lorep ipsum

Program

Add Your Heading Text Here

RPJMN 2025–2029

Pekerja Anak dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Prioritas Nasional 4 — Pembangunan Sumber Daya Manusia

PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
KP 1 - Pemenuhan Hak Anak Secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak • Peningkatan Lingkungan Ramah Anak dan Penguatan Resiliensi untuk Pemenuhan Hak Anak Secara Universal
• Penguatan Data, Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaan terkait Pemenuhan Hak Anak Secara Universal
KP 2 - Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya • Pencegahan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan, dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak
• Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya
• Penguatan Data, Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaan terkait Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya
Indikator KP 2: Angka Pekerja Anak Usia 5–17 Tahun
Diampu Kementerian Ketenagakerjaan — bersumber dari Sakernas BPS, mencakup pekerja anak di sektor formal dan nonformal
Sumber: RPJMN 2025–2029, Kementerian PPN/Bappenas. Diolah oleh pekerjaanak.id.
Roadmap
Kementerian Ketenagakerjaan
Peta Jalan Indonesia Bebas Pekerja Anak 2045
Arah kebijakan nasional penghapusan pekerja anak secara bertahap, dengan target Indonesia bebas pekerja anak pada 2045.
Lihat dokumen →
Peraturan
Kementerian PPPA
Permen PPPA No. 6 Tahun 2024
Pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat mencakup pencegahan, pemantauan, dan penanganan pekerja anak di tingkat desa.
Lihat dokumen →
Global
PBB
SDGs Target 8.7
Komitmen global untuk menghapus pekerja anak dalam segala bentuknya sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.
Lihat dokumen →

Add Your Heading Text Here

Aktif
Kementerian Sosial
PKH — Program Keluarga Harapan
Bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin yang mendorong anak tetap bersekolah dan mengakses layanan kesehatan.
Lihat program →
Aktif
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
PIP — Program Indonesia Pintar
Bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu untuk mencegah putus sekolah.
Lihat program →
Aktif
PAACLA Indonesia
Proyek ACCLAIM
Program kemitraan untuk menghapus pekerja anak di sektor pertanian melalui sistem pemantauan dan penguatan kapasitas desa.
Lihat program →
Aktif
ILO Indonesia
RealGains Project
Program ILO untuk mendorong rantai pasok bebas pekerja anak dan diskriminasi gender.
Lihat program →

Add Your Heading Text Here

Terdahulu
Kementerian Ketenagakerjaan
PPA-PKH
Program penarikan pekerja anak dari keluarga miskin melalui integrasi bantuan sosial dan intervensi ketenagakerjaan.
Lihat kajian →

Add Your Heading Text Here

PAACLA Indonesia & JARAK Indonesia
Sistem Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak (SPRPA)
Sistem berbasis desa untuk mendeteksi, memantau, dan memulihkan hak anak yang terlibat pekerjaan. Diujicoba di 8 desa di Kabupaten Jember dan Lombok.
Lihat selengkapnya →
Kementerian PPPA
PATBM — Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PATBM adalah gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat yang diinisiasi KemenPPPA. Dijalankan oleh jaringan warga di tingkat desa/kelurahan dengan fokus pencegahan kekerasan terhadap anak.
Lihat selengkapnya →
Kementerian PPPA
KLA — Kabupaten/Kota Layak Anak
Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Lihat selengkapnya →
Kementerian PPPA
DRPPA — Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Program yang mendorong desa dan kelurahan menjadi lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.
Lihat selengkapnya →

Prefix for the Footer Call to action section will be here

We Will Write a Convincing Call To Action to Engage Your Audience Here

Scroll to Top